Kotabaru, Newantara24.com – Pimpinan Wakil Rakyat Bumi Sa Ijaan, Kotabaru, Kalimantan Selatan, berikan statement menohok terkait pembangunan median jalan di pusat kota yang kini menjadi perbincangan minor ditengah masyarakat.
Pasalnya, menurut Syairi Mokhlis, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuang (PDI-P), proyek pembangunan median jalan yang dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kotabaru tersebut terlalu cepat. Lantaran disinyalir tidak dilakukan sosialisasi dan analisis dampak lalu lintas.
“Hari ini kan luar biasa rame, polemik yang terjadi akibat pembuatan dua jalur jalan.” ujarnya usai menggadiri Musyawarah Pembangunan di Wilayah, Kecamatan Pulau Laut Utara, pada (15/2) kemarin.
Karenan banyak aduan masyarakat yang masuk via whastaap dan telfon, dirinya mengaku langsung menyampaikan keluhan tersebut kepada pihak Dinas terkait, dalam hal ini DPUPR.
“Saya tidak memungkuri itu, banyak sekali Whastaap masuk ke saya, telfon untuk menyampaikan. Tadi sudah saya sampaikan kepada dinas terkait untuk mensosialisasikan kegiatan tersebut kepada masyarakat. Atau melakukan rekayasa dulu sebelum dijadikan itu median permanen.” terang Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotabaru, saat dikonfirmasi Nuwsantara24.com, Kamis (16/2/2023).
Dengan melakukan percobaan rekayasa , lanjutnya, secara tidak langsung dapat dijadikan acuan analisis dampak lalu lintas sebelum proyek pembangunan median jalan digarap secara permanen.
“Bisa ditaruh safety cone atau marka jalan yang dari plastik itukan, yang dari lantas. Taruh saja disana disepanjang jalan. Ketika kita coba ada kendala, ada masukan dari masyarakat kita bisa rekayasa lagi. Kan bisa digeser-geser saja, kalau itu sifatnya belum permanen kan bisa dibuka, harapan kita seperti itu.” tuturnya,
Tak hanya itu, dirinya berharap, kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Kotabaru untuk mengedepankan sosialisasi kepada masyarakat ketika menjalankan program pemerintah, baik itu disektor pembangunan.
“Saya yakin Bupati sudah mengarah kesana, tidak mungkin dari yang direncanakan oleh kepala daerah pasti bagus untuk masyarakat, tapi kadang kan kita menjalankan ini fungsinya seperti apa. Dari dinas – dinas saya harapkan lebih kepada sosialisasinya. Karena, ketika sosoialisasinya kurang ini akan berdampak kepada pemerintah daerah secara luas, pasti sampai kepada Ketua DPR, kepada Bupati. Jadi maksud kami karena di SKPD secara teknis mereka lebih memahami, merekalah yang menyampaikan ke masyarakat tentang teknis itu,” pungkasnya.
