Bojonegoro, Newsantara24.com – Warga Masyarakat Pemanfaat Hutan yang tergabung dalam wadahnya Asosiasi Masyarakat Pemanfaat Hutan (Asmaptan) kembali datangi kantor DPRD untuk menanyakan nasib petani hutan di Bojonegoro untuk mendapatkan jatah pupuk bersubsidi, Rabu (5/4/2023).
Kedatangan rombongan Asmaptan tersebut di sambut anggota Komisi B Bojonegoro dan dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanian Bojonegoro.
dalam hal ini Lasuri yang sekaligus sebagai moderator dari diskusi yang di lakukan oleh Asmaptan dan Dinas Pertanian Bojonegoro.
Suasana pertemuan di ruang Komisi B DPRD Bojonegoro sedikit tegang, setelah beberapa pertanyaan yang di lontarkan oleh Perwakilan Asmaptan belum mendapatkan jawaban dan solusi dari dinas terkait.
Ketua umum Asmaptan Bojonegoro, Amin Thohari menanyakan, adanya regulasi tentang pelarangan pupuk bersubsidi di lahan hutan yang sampai saat ini membuat sengsara para petani di kawasan tersebut. Namun lagi – lagi Jawaban dari Dinas Pertanian tidak mendasari dan mencarikan solusi yang terbaik supaya kebutuhan pupuk bisa tercukupi.
“Sebenarnya kalau Pemerintah Daerah Bojonegoro mau berpihak pada rakyat kecil, mestinya dengan APBD 7,4 triliun, bisa mengatasi masalah pupuk. Seperti halnya di Kabupaten Blora yang hingga saat ini masih bisa memberikan pupuk bersubsidi pada rakyatnya dengan menggunakan APBD.
“Dengan APBD yang cukup besar, semestinya rakyatnya lebih sejahtera. Tapi kenapa justru sebaliknya?. Kalau Pemerintah Daerah mau masyarakat pinggiran hutan yang mengelola kawasan hutan ini, sejahtera cukup di berikan bantuan bibit lima tahun ke depan. Maka akan nampak hasilnya dan masyarakat akan semakin meningkat secara ekonomi dan kesejahteraanya,” ungkap Amin Thohari.
Adanya pelarangan dan pencabutan pupuk bersubsidi bagi petani hutan atau pesanggem ini justru menambah derita panjang masyarakat desa hutan. Dengan kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat inilah, dirinya meyakini bahwa masyarakat di Bojonegoro akan dilanda kemiskinan ekstrem.
“Saya berharap pihak – pihak terkait bisa duduk bersama untuk mencarikan solusi terkait pupuk ini. Karena di Bojonegoro ada sekitar 400.000 petani penggarap lahan hutan yang bergantung hidupnya dari bercocok tanam di kawasan hutan,” jelasnya.
Di tempat yang sama, anggota Komisi B DPRD Bojonegoro, Lasuri mengemukakan, pihaknya akan menindak lanjuti pertemuan ini dengan duduk bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Bojonegoro dan segera terjun kebawah untuk mencari solusi terkait permasalahan yang dialami oleh warganya.
“InsyaAllah setelah lebaran kita akan turun ke bawah untuk mendapatkan jawaban dan solusi dari permasalahan pupuk ini,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian, Helmy Elisabeth menuturkan, pihaknya juga tak henti mencarikan solusi terkait permasalahan pupuk yang dialami oleh masyarakat, khususnya petani pesanggem atau penggarap lahan hutan.
“Masih ada solusi dari hibah anggaran APBD induk sekitar 38 Kelompok Tani yang akan mendapatkan jatah pupuk non subsidi. Karena Poktan lainnya sudah terdistribusi melalui KPM atau Kartu Tani Mandiri. Mudah-mudahan segera ada jalan keluar,” pungkasnya. (AI).
